Harga Jadi Penentu! Agrinas Tinggalkan Produk Lokal, Pilih 105 Ribu Pikap India

Foto: Kompas.com (Yohana Artha Uly)

VAZnews.com — Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India menuai sorotan tajam setelah perusahaan mengungkap alasan di balik langkah kontroversial tersebut. Menurut Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, pilihan impor bukan karena enggan bekerja sama dengan pabrikan lokal, melainkan dipicu oleh harga dan kemampuan produksi yang kurang kompetitif dari produsen domestik.

Keputusan tersebut bukan sekadar langkah bisnis biasa namun berimplikasi pada dinamika industri otomotif dalam negeri, kebijakan pengadaan negara, serta target pencapaian operasional program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di berbagai wilayah Indonesia.

“Harga dan Produksi” Jadi Penentu Keputusan Import

Dalam konferensi pers di Jakarta, Joao menegaskan bahwa Agrinas telah memberikan kesempatan kepada sejumlah produsen lokal untuk mengikuti proses pengadaan kendaraan operasional. Ia menyebut beberapa perusahaan besar, termasuk grup Astra dan produsen asing yang beroperasi di Indonesia, telah memberikan penawaran.

Namun, menurut Joao:

“Harga yang mereka tawarkan tidak kami sepakati, dan juga kemampuan produksi mereka.”

Pernyataan itu diungkapkan Joao untuk menjelaskan mengapa Agrinas memilih mengontrak produsen asal India, yang dinilai mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif sekaligus memenuhi tenggat waktu produksi dan pengiriman yang dibutuhkan oleh program Kopdes Merah Putih.

Joao mengatakan bahwa kapasitas manufaktur kendaraan niaga di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan total. Menurut data yang dipaparkan, produsen kendaraan lokal hanya sanggup memproduksi sekitar 45.000 unit pikap secara maksimal dalam jangka waktu yang diperlukan jauh di bawah target Agrinas sebanyak 105.000 unit.

Beberapa merek lokal yang mencoba memberikan penawaran di antaranya Mitsubishi Fuso, Foton Aumark, Hino, dan Isuzu Canter. Namun masing-masing hanya mampu memproduksi puluhan ribu unit dalam periode tertentu, sementara mobil impor dari India menawarkan jumlah yang jauh lebih besar secara cepat.

Selain faktor keterbatasan jumlah produksi, perbandingan harga menjadi alasan lain yang mendorong keputusan impor. Komparasi internal Agrinas menunjukkan bahwa harga kendaraan pikap produksi lokal cenderung lebih tinggi sekitar 25% dibandingkan dengan harga yang dapat diperoleh dari produsen India yang telah menandatangani kontrak pengadaan.

Analisis lain juga menunjukkan bahwa pengadaan melalui jalur impor bisa menghasilkan efisiensi anggaran signifikan jika dibandingkan dengan pembelian dari produsen dalam negeri terutama ketika produk yang diinginkan memiliki jumlah dan spesifikasi tertentu.

Kerja sama dengan pabrikan India bukan sekadar soal kuantitas, tetapi juga jadwal dan komitmen produksi. Produsen India yang terlibat bersedia memprioritaskan pemesanan Agrinas dan menyesuaikan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, termasuk mungkin memindahkan atau fokus pada unit yang diperlukan.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa produsen otomotif global yang berbasis negara lain siap masuk lebih kuat ke pasar Indonesia di luar konteks impor biasa dengan volume besar dan dukungan operasional jangka panjang.

Keputusan Agrinas tersebut kemudian menjadi sorotan publik di luar konteks teknis harga dan kapasitas produksi. Beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana keputusan impor sebesar ini akan berdampak pada industri otomotif lokal.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mendesak pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap tenaga kerja nasional dan industri suku cadang. Mereka menilai produksi dalam negeri bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja jika dikembangkan secara intens.

Sementara itu, kritik lain datang dari pimpinan DPR yang meminta agar rencana impor ini terlebih dahulu ditunda sambil menunggu pembahasan lebih lanjut bersama Presiden dan pemerintah pusat.

Polemik 105.000 unit pikap ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan industri nasional. Ekonom dan pengamat menyebut impor massal bisa berdampak pada struktur industrialisasi Indonesia jika tidak disertai langkah penguatan kapasitas lokal dalam jangka panjang.