Strategi atau Hilang Arah? Ini Dampak Indonesia Gabung BOP Trump untuk Konflik Gaza
VAZnews.com - Indonesia memicu perdebatan tajam setelah keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah forum perdamaian internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini dipandang sebagian kalangan sebagai peluang diplomasi global, tetapi bagi sebagian lain dinilai bisa menyebabkan negara kehilangan arah dalam politik luar negeri.
Forum yang awalnya dibentuk untuk menangani konflik di Gaza ini telah menjadi sorotan setelah masuknya berbagai negara, termasuk Indonesia, yang hadir di pertemuan perdana BOP di World Economic Forum di Davos, Swiss, pada akhir Januari lalu.
Apa Itu Board of Peace?
Board of Peace adalah sebuah badan baru di kancah diplomasi internasional yang tujuan awalnya adalah mendukung stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di Gaza. Forum ini diumumkan secara resmi pada awal tahun 2026 dengan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan undangan kepada sejumlah negara untuk berpartisipasi.
Mandat resmi badan ini mencakup:
- Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza
- Mendukung rekonstruksi dan stabilisasi wilayah pascakonflik
- Mendorong dialog dan kerja sama multilateral
Namun, keberadaan forum ini menimbulkan tanda tanya oleh sejumlah pihak karena struktur kepemimpinannya yang dinilai belum jelas dan dominasi kekuatan tertentu dalam pengambilan keputusan, terutama Amerika Serikat.
Alasan Indonesia Bergabung dalam Board of Peace
Dalam artikel The Conversation yang membahas langkah ini, beberapa poin strategis disebut menjadi dasar keputusan Indonesia:
- Keterlibatan langsung dalam diplomasi global: Bergabungnya Indonesia memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari dialog perdamaian di tingkat internasional.
- Peran dalam penyelesaian konflik Gaza: Indonesia melihat keanggotaannya sebagai peluang untuk memperjuangkan rekonstruksi, stabilisasi, dan penyelesaian damai yang adil bagi rakyat Palestina.
- Menjaga posisi Indonesia sebagai negara aktif di panggung internasional: Dengan menjadi anggota sejak awal, Indonesia berharap memiliki suara dalam perumusan rekomendasi dan kebijakan forum.
Namun artikel tersebut juga menekankan bahwa keputusan ini tidak bebas kritik dan menyoroti kompleksitas serta potensi risiko keterlibatan dalam forum yang dipimpin oleh kekuatan besar.
Kritik dan Kekhawatiran yang Muncul
Meskipun pemerintah memberikan landasan strategis, sejumlah pihak merasa keputusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian arah diplomasi.
🔹 Domestik Terbelah: Publik Indonesia menunjukkan respons berbeda terkait langkah ini. Hasil survei menunjukkan lebih dari 50% masyarakat menolak keputusan Indonesia bergabung ke BoP, menunjukkan kekhawatiran bahwa forum itu tidak sepenuhnya mewakili kepentingan nasional atau Palestina secara langsung.
🔹 Pertanyaan soal Kredibilitas: Ada suara yang menilai bahwa dengan bergabung dalam forum yang tidak melibatkan representasi resmi rakyat Palestina, Indonesia justru berisiko mengurangi kredibilitasnya sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina.
🔹 Pantulan Politik Global: Beberapa pengamat juga mencatat bahwa struktur dan dominasi negara tertentu dalam BoP bisa membuat tujuan diplomasi jadi lebih rumit, khususnya jika forum itu dipandang lebih sebagai instrumen kekuatan global daripada badan multilateral inklusif.
Bagaimana Posisi Indonesia Harus Dipahami?
Dari sudut pandang politik luar negeri, ada beberapa poin yang perlu dicermati:
✔️ Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dan solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Palestina–Israel.
✔️ Bergabungnya Indonesia memberi peluang bagi keterlibatan langsung dalam forum internasional yang mungkin berkontribusi pada dialog dan rekonstruksi Gaza.
❓ Namun demikian, dinginnya dukungan publik domestik, potensi kritik atas struktur forum, serta ketidaklibatan resmi pihak Palestina menjadi sorotan penting yang harus terus dipantau.
Dalam konteks geopolitik yang dinamis saat ini, keputusan Indonesia ini dibaca oleh berbagai pihak sebagai upaya pragmatis untuk mempertahankan relevansi di kancah global, tetapi juga sebagai tantangan baru bagi prinsip diplomasi bebas-aktif yang selama ini dijunjung tinggi.
