Panaskan Rapat DPR, Ketua Komisi III Usir Pengembang soal Akses Musala Bekasi

Foto: Tangkapan Layar YouTube TVR Parlemen

VAZnews.com — Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Dewan Perwakilan Rakyat menjadi memanas pada Kamis (26/2/2026) ketika Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengambil tindakan tegas dengan mengusir perwakilan pengembang perumahan dari ruang rapat. Kejadian ini terjadi saat pembahasan polemik akses musala di Perumahan Vasana dan Neo Vasana, Bekasi, yang terus berlarut tanpa solusi nyata.

Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejatinya bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan sebelumnya tentang pemberian akses yang layak ke fasilitas ibadah warga Musala Ar Rahman yang berada di luar area utama perumahan. Belum terealisasinya rekomendasi tersebut memicu kemarahan parlemen, sehingga memuncak pada insiden pengusiran.

Awalnya, Habiburokhman meminta klarifikasi kepada perwakilan pengembang dari PT Hasana Damai Putra (HDP) terkait alasan belum dilaksanakannya kesimpulan RDPU sebelumnya yang menyarankan pembukaan akses musala. Ia menegaskan bahwa rekomendasi parlemen harus dijalankan, namun jawaban yang disampaikan pengembang dinilai tidak langsung menjawab substansi pertanyaan.

Saat ditanya mengapa keputusan itu belum dilaksanakan, perwakilan pengembang balik menjelaskan adanya protes dari sebagian warga klaster perumahan. Menurutnya, warga menolak pembukaan tembok yang menjadi akses menuju musala dan mengancam akan menuntut secara hukum jika akses tersebut dibuka.

“Kami tidak, bukan tidak melaksanakan, kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi… bahwa kami tidak pernah menolak keputusan hasil RDPU ya,” kata perwakilan pengembang dalam rapat.

Namun jawaban itu tidak memuaskan pimpinan rapat.

Habiburokhman berkali-kali memotong penjelasan pengembang karena dinilai melebar dari topik inti: mengapa rekomendasi DPR belum dijalankan. Ia menegaskan bahwa pengembang harus fokus pada pertanyaan yang diajukan bukan membawa alasan tambahan yang dianggap tidak relevan.

Perdebatan ini kemudian meningkat saat pengembang kembali mencoba menjelaskan situasi penolakan warga. Jalan buntu akhirnya memicu kemarahan pimpinan rapat.

“Bukan urusan Anda. Bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar?” kata Habiburokhman kepada perwakilan pengembang yang terus berusaha memberi alasan.

Akhirnya, Ketua Komisi III DPR memutuskan untuk mengusir perwakilan pengembang dari ruang sidang setelah menilai pihak itu melanggar tata tertib rapat dan tidak efektif dalam memberikan jawaban. Petugas pengamanan pun diminta menghadirkan pengembang keluar dari ruangan.

Persoalan yang dibahas sejatinya berkisar pada pembukaan akses Musala Ar Rahman, fasilitas ibadah yang dibangun oleh warga Perumahan Vasana dan Neo Vasana namun aksesnya terhalang oleh area yang dikelola pengembang. Warga harus memutar arah yang jauh setiap kali hendak beribadah.

Komisi III DPR sudah memberikan rekomendasi sebelumnya, termasuk opsi penggunaan sistem satu pintu (one gate system) atau pembangunan pagar yang mengakomodasi kepentingan semua pihak agar akses tak lagi dibatasi. Rekomendasi tersebut belum direalisasikan, jadi DPR menghadirkan pengembang untuk menjelaskan kendalanya.

Habiburokhman menegaskan bahwa keputusan hasil rapat DPR bersifat mengikat, sehingga setiap pihak harus menghormatinya, termasuk pengembang. Ia juga mengingatkan konsekuensi hukum jika pihak tertentu menghalangi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hak beribadah warga.

“Kalau ada pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah itu kan ada konsekuensi hukumnya,” ujar Habiburokhman kepada peserta rapat.

Insiden pengusiran ini mempertegas sikap DPR dalam menindaklanjuti rekomendasi dan memperjuangkan hak warga dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polemik seperti ini bukan hanya persoalan teknis pembangunan, tetapi juga soal hak dasar warga yang perlu dilindungi.