Masih Soal LPDP, Purbaya Tegas: Saya Akan Blacklist Dia di Seluruh Pemerintahan

VAZnews.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan tegas seputar kasus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilai menghina negara. Purbaya menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan akan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak dapat bekerja di seluruh lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Langkah keras ini muncul setelah viralnya sebuah unggahan media sosial oleh salah satu alumni LPDP berinisial DS. Unggahan tersebut memicu reaksi luas karena dinilai kurang mencerminkan penghormatan terhadap Indonesia, negara yang mendanai beasiswa melalui dana publik.

Ancaman Blacklist bagi Penerima Beasiswa LPDP

Dalam konferensi pers yang dipenuhi sorotan publik mengenai LPDP, Purbaya menegaskan:

“Saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan dan enggak akan bisa masuk. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri.”

Purbaya menyampaikan bahwa kebijakan blacklist ini berlaku untuk siapa pun penerima beasiswa LPDP yang dinilai menghina Indonesia atau tidak menunjukkan rasa hormat terhadap negara.

Menurutnya, perlakuan seperti itu tidak bisa dibiarkan karena LPDP adalah program pendidikan yang didanai oleh pajak dan anggaran rakyat melalui APBN. Karena itu, penerima beasiswa yang “melukai rasa kebangsaan” dianggap telah melampaui batas komitmen moral yang seharusnya dipegang teguh sebagai awardee.

Isu ini bermula dari unggahan media sosial seorang alumni LPDP yang menyatakan kebanggaan atas kewarganegaraan asing yang dimiliki oleh anaknya, meskipun dirinya sendiri tetap merupakan Warga Negara Indonesia.

Unggahan tersebut kemudian tersebar luas di berbagai platform dan memicu debat serta kritik dari publik. Banyak pihak menilai bahwa sikap seperti itu tidak sesuai dengan semangat program beasiswa yang seharusnya mencetak generasi yang bangga terhadap identitas dan kontribusinya untuk bangsa.

Di tengah sorotan seperti ini, pernyataan Purbaya datang untuk menegaskan bahwa LPDP bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi sebuah amanah publik yang diterima oleh orang yang diharapkan memberikan sumbangsih positif bagi negara.

LPDP: Dana Publik dan Moralitas Awardee

Purbaya menjelaskan bahwa dana LPDP berasal dari pajak rakyat Indonesia dan disimpan melalui dana abadi pendidikan. Hasil pengelolaan dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai beasiswa ke perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

Sebagai program yang menggunakan dana publik, Purbaya menegaskan bahwa penerima beasiswa harus memahami moralitas dan tanggung jawabnya sebagai penerima dukungan dari negara serta masyarakat luas. Hal ini mencerminkan harapan bahwa awardee LPDP tidak hanya cakap secara akademis tetapi juga memahami komitmen kebangsaan.

Dalam konteks ini, sikap menghina negara melalui pernyataan yang menyinggung identitas kebangsaan dinilai sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan komitmen yang harus dipegang oleh setiap penerima beasiswa LPDP.

Penyelesaian Finansial dan Pengembalian Dana

Selain rencana blacklist, Purbaya menyebut bahwa pihak yang bersangkutan dan keluarganya telah bersedia memenuhi salah satu konsekuensi yakni mengembalikan dana yang digunakan beserta bunganya.

Direktur Utama LPDP menyampaikan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian secara finansial terhadap dukungan yang telah diberikan kepada penerima beasiswa yang bersangkutan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan LPDP tidak hanya menindak lanjuti aspek moral, tetapi juga menekankan tanggung jawab finansial bagi penerima yang dianggap melanggar kesepakatan komitmen beasiswa.

Purbaya berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh penerima beasiswa LPDP agar tetap menjaga etika, termasuk dalam penggunaan media sosial serta cara berbicara dalam konteks identitas dan kebangsaan.

Ia menyarankan bahwa kritik terhadap kondisi sosial atau pendapat pribadi boleh disampaikan, tetapi tidak dalam bentuk yang menghina negara atau merendahkan martabat bangsa.

Melalui ancaman blacklist dan penegakan aturan ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa LPDP bukan sekadar sumber pendanaan, tetapi juga simbol amanah rakyat yang harus dihormati oleh setiap penerima.