Natalius Pigai: Menolak MBG Sama dengan Menentang HAM, Boleh Kritik Tapi Ada Batasnya
VAZnews.com — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, membela kuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah program kerakyatan lain sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat. Pigai menilai pihak-pihak yang ingin menghapus atau meniadakan program tersebut bukan sekadar memberi kritik kebijakan, melainkan berseberangan dengan prinsip HAM itu sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Natalius Pigai dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026), merespons kritik keras yang diterima sebuah program prioritas pemerintah belakangan ini.
Menurut Pigai, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat, hingga program koperasi dan pembangunan kampung nelayan bukan sekadar kebijakan sosial biasa. Ia menegaskan rangkaian inisiatif tersebut merupakan instrumen negara untuk menjalankan kewajiban menjamin hak hidup, sandang, dan pangan warga negara.
“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” ujar Pigai pada jumpa pers.
Menurutnya, program-program ini sejalan dengan prinsip dasar HAM dan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah.
Respons Terhadap Kritik Mahasiswa UGM
Pernyataan keras Pigai muncul sebagai respon terhadap kritik yang disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Tiyo, melalui sebuah surat resmi kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), menyoroti pembiayaan dan prioritas anggaran program MBG.
Dalam suratnya, ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan ketidaksetaraan ekonomi yang terus berlangsung di masyarakat. Tiyo menyebutkan contoh tragis seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tekanan ekonomi keluarga.
Pigai mengakui kritik penting dalam negara demokrasi, tetapi ia membedakan antara kritik yang membangun dengan upaya menghapus program yang selama ini dinilai membantu masyarakat banyak.
Kritik Dibolehkan, Tapi Bukan untuk Menghapus Program
Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan masyarakat boleh memberikan kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kritik yang dimaksud adalah yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan dan memastikan program berjalan maksimal.
“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh,” ucapnya.
Namun, Pigai menegaskan bahwa jika kritik dimaksudkan untuk menghentikan atau menghapus program yang lebih luas manfaatnya bagi rakyat, hal tersebut tidak hanya sekadar kritik kebijakan — menurutnya itu berarti menentang prinsip HAM itu sendiri.
Perspektif HAM dan Program Prioritas Nasional
Pigai menekankan bahwa program kerakyatan seperti MBG merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak dasar kebutuhan hidup masyarakat. Ia menilai program-program itu mencerminkan orientasi pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil.
Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa kekuasaan dan sumber daya negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat luas, bukan hanya elit semata.
Menurut Pigai, pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional yang adil dan beradab.
Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pemajuan HAM di Indonesia, Pigai menyatakan kritik terhadap pemerintah adalah bagian wajar dari demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan itu tidak boleh sampai digunakan untuk mendelegitimasi program kemampuan negara dalam pemenuhan hak dasar.
Ia menyampaikan bahwa kritik yang konstruktif layak diterima, tetapi dorongan untuk menghapus hak-hak dasar melalui penghentian program sosial bertentangan dengan prinsip HAM yang harus dijunjung tinggi.
