DUAAR..! Rp268 Triliun Digelontorkan Untuk MBG, Setiap Dapur SPPG Terima Rp500 Juta per Hari

Kepala BGN Dadan Hindayana | Foto: Youtube Sekretariat Presiden

VAZnews.com — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan skema baru dalam pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pagu mencapai Rp268 triliun sepanjang tahun ini. Strategi penyaluran anggaran yang unik ini membuat setiap unit pelaksana lapangan menerima dana operasi hingga Rp500 juta per hari tanpa melalui pemerintah daerah (pemda).

Skema yang dimaksud BGN adalah penyaluran langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia. Deputi badan itu menekankan bahwa mayoritas dana MBG yakni sebesar 93 persen dari total anggaran disalurkan langsung ke SPPG-SPPG tanpa harus melalui jalur birokrasi pemerintah daerah terlebih dahulu.

Dalam penjelasan resminya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa model ini bukan sekadar soal jumlah besar, tetapi juga mengenai kecepatan dan efektivitas distribusi anggaran agar program benar-benar menyentuh masyarakat penerima manfaat.

“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/2/2026).

Dengan model ini, sekitar Rp240 triliun dari total anggaran MBG telah tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke. Sistem penyaluran langsung seperti ini dianggap mampu memangkas hambatan administratif dan mempercepat realisasi program yang bersifat padat karya.

Skema Baru Penyaluran Anggaran

Inti dari pendekatan ini adalah bahwa setiap dapur MBG di bawah SPPG menerima alokasi dana operasi setiap harinya. Dana ini digunakan untuk pembelian bahan pangan, logistik, distribusi makanan — serta aktivitas pendukung lainnya. Alokasi harian yang tinggi tersebut menjadi salah satu ciri utama dari metode baru ini.

Dadan juga menambahkan bahwa hingga saat ini dana yang telah beredar di daerah sudah mencapai angka sekitar Rp36 triliun. Perputaran dana dalam jumlah besar ini, menurutnya, menciptakan dampak ekonomi nyata di berbagai wilayah karena memicu kegiatan usaha lokal.

Dampak Ekonomi dan Kegiatan Lokal

Aliran dana yang besar tidak hanya berpengaruh pada pelaksanaan MBG itu sendiri, tetapi juga pada ekosistem ekonomi di sekitarnya. Uang yang disalurkan ke SPPG menjadi stimulus ekonomi lokal karena ditransaksikan melalui pembelian bahan baku, biaya produksi, hingga tenaga kerja di masing-masing wilayah.

Akibatnya, sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah merasakan peningkatan permintaan terhadap produk lokal yang digunakan untuk kebutuhan dapur MBG. Ini menciptakan efek berganda (multiplier effect), di mana kegiatan operasional program turut menghidupkan sektor usaha lain di daerah.

Skema yang mempercepat aliran dana ini juga dianggap mampu memberi kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha kecil, karena SPPG dituntut menggunakan bahan lokal sebanyak mungkin untuk menyajikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Meskipun pendekatan ini dinilai revolusioner karena memangkas perantara birokrasi, sejumlah pengamat memperkirakan bahwa keberhasilan skema tersebut juga tergantung pada pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan di tingkat daerah. Pemantauan ketat menjadi sangat penting agar dana yang besar itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Namun, dari penjelasan Kepala BGN, model baru penyaluran anggaran ini memiliki tujuan yang jelas: menjadikan program MBG sebagai instrumen pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan merata. Hal ini sesuai dengan target pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah yang selama ini kurang tersentuh layanan dasar.

Dengan pagu anggaran Rp268 triliun, program Makan Bergizi Gratis kini diuji lewat pendekatan baru dalam tata kelola anggaran. Model penyaluran langsung ke SPPG dengan alokasi harian rata-rata Rp500 juta per unit layanan menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini berupaya memastikan dana publik dapat menyentuh lini terdepan secara langsung tanpa berputar melalui mekanisme birokrasi yang panjang.

Efeknya tak hanya terasa bagi penerima manfaat program MBG, tetapi juga bagi perekonomian daerah sekitar, terutama pelaku usaha lokal dan petani yang terlibat dalam penyediaan bahan baku.