Said Iqbal Murka! Pajak Rakyat Dipakai Impor 105 Ribu Mobil India, Buruh Terancam PHK
VAZnews.com — Presiden Said Iqbal, yang juga memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), meluapkan kemarahannya saat mengkritik rencana penggunaan uang pajak rakyat untuk membeli 105.000 unit mobil pikap impor dari India. Menurutnya, kebijakan tersebut telah membuat situasi buruh domestik semakin terancam, terutama di sektor otomotif nasional.
Dalam konferensi pers virtual yang digelar Selasa (24/2/2026), Said mengatakan bahwa dana negara yang bersumber dari pajak publik yang seharusnya digunakan untuk kemajuan Indonesia justru dipakai untuk menghidupi tenaga kerja di luar negeri.
“Uang rakyat Indonesia itu kan uang pajak rakyat Indonesia dalam APBN, kok menghidupkan buruh India… pekerja buruh di sektor otomotif terancam PHK,” ujar Said.
Kontroversi Besar di Tengah Industri Otomotif Nasional
Rencana pengadaan 105.000 unit pikap impor ini berasal dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Namun, pergerakan besar tersebut memicu kontroversi karena dilakukan justru ketika industri otomotif di dalam negeri sedang menghadapi tekanan serius.
Menurut Said Iqbal, kebijakan itu tidak selaras dengan upaya pembangunan industri lokal yang semestinya menjadi prioritas. Ia bahkan menyebut bahwa jika produksi kendaraan tersebut dilakukan di Indonesia, jumlah unit sebanyak itu berpotensi menyerap tenaga kerja buruh domestik dalam jumlah besar, bukan malah menguatkan industri luar.
Industri Otomotif & Ancaman PHK
Said mengungkapkan bahwa sejumlah buruh dari berbagai pabrikan seperti Toyota, Hino, Isuzu, Suzuki, dan Daihatsu datang ke pos pengaduan KSPI karena khawatir kebijakan impor ini akan memengaruhi produksi dalam negeri. Kekhawatiran itu menurutnya berujung pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut catatan KSPI telah berdampak pada ribuan pekerja sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Ia menegaskan bahwa jika kendaraan tersebut diproduksi di dalam negeri, banyak buruh akan mendapat manfaat dari kesempatan kerja yang lebih panjang serta stabilitas kontrak kerja yang lebih baik.
Dalam pernyataannya, Said Iqbal juga menyindir arah kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak konsisten terhadap pembangunan industri nasional. Menurut dia, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menarik investor asing di sektor manufaktur seolah justru ditentang oleh pelaksanaan kebijakan yang memberi peluang kepada produk luar negeri.
“Capek-capek Bapak Presiden Prabowo nyari investor ke luar negeri, di dalam negeri malah kasih ke orang lain,” ujarnya.
Teguran ini menunjukkan adanya ketegangan kebijakan antar lini pemerintahan di tengah persoalan industri dan tenaga kerja.
Walaupun fokus utama kritik ini datang dari Said Iqbal, isu impor ini juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak di luar KSPI. Ada kelompok yang berharap rencana tersebut ditunda dan dievaluasi ulang untuk memberi ruang kepada industri dalam negeri yang saat ini tengah menghadapi tantangan kompetitif.
Selain itu, ada juga dorongan dari beberapa kalangan untuk meminta transparansi lebih lanjut mengenai anggaran negara yang digunakan serta pihak yang menjadi pelaksana utama dalam kebijakan impor besar ini.
Peluang Dampak Luas Kebijakan Impor
Penolakan terhadap rencana impor pikap tersebut bukan semata soal produk luar negeri masuk pasar domestik. Isu ini disangkutkan langsung dengan nasib ribuan buruh otomotif yang hari ini tengah berjuang mempertahankan pekerjaan mereka di tengah gelombang PHK yang terus berlangsung.
Said Iqbal bahkan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut menyoroti rencana tersebut, agar ada pengawasan yang ketat terhadap pengadaan besar-besaran yang menggunakan uang pajak rakyat.
