Wamen Stella Tanggapi Alumni LPDP yang Ogah Anaknya Jadi WNI: “Beasiswa Negara Itu Utang Budi”
 |
| Foto: Instagram (Sasetyanigtyas) |
VAZnews.com — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ikut menanggapi polemik yang ramai diperbincangkan publik terkait seorang alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengatakan bahwa anaknya tidak akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Tanggapan tersebut diberikan Stella sebagai refleksi atas makna dan implikasi etika dari menerima beasiswa negara.
Polemik ini berawal dari unggahan media sosial seorang alumni LPDP berinisial DS yang menunjukkan paspor Inggris anaknya dan menyatakan keinginannya agar anak-anaknya tidak menjadi WNI. Unggahan itu viral dan menuai beragam kritik dari publik karena dianggap kurang mencerminkan rasa bangga terhadap negara yang telah membiayai pendidikan sang alumni.
Stella: Beasiswa Negara Adalah Utang Budi
Menanggapi hal tersebut, Stella menegaskan bahwa setiap beasiswa yang diberikan oleh pemerintah merupakan bentuk dukungan negara yang harus dipahami sebagai “utang budi” oleh penerimanya. Ia menyampaikan bahwa pandangan semacam itu penting dipahami terutama ketika seseorang telah menerima fasilitas pendidikan dari negara.
“Saya pernah dikecam netizen ketika mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri Kemdiktisaintek bahwa beasiswa adalah utang. Namun kenyataannya memang demikian: setiap beasiswa dari negara adalah utang budi,” ujar Stella saat dikonfirmasi mengenai polemik tersebut.
Dalam pernyataannya, Stella juga menunjukkan bahwa fenomena yang muncul ini pada dasarnya mencerminkan persoalan pendidikan moral sejak dini. Ia menilai jika beasiswa dipahami hanya sebagai kemudahan atau fasilitas semata, maka hal itu bisa menyebabkan sikap kurang bersyukur atau kurang mencerminkan komitmen kebangsaan di kemudian hari.
Stella kemudian menggambarkan bahwa kritik terhadap cara berpikir seperti itu bukan berarti pemerintah ingin membatasi hak pribadi, melainkan untuk menegaskan nilai moral serta tanggung jawab penerima beasiswa. Dalam pandangannya, memperketat sistem seleksi atau aturan tidak selalu menjadi solusi utama bila nilai dasar tentang kontribusi dan rasa bangga terhadap negara tidak ditanamkan sejak awal.
Menurut Stella, fokus utama seharusnya adalah memberi ruang kepada penerima beasiswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa, bukan sekadar memaksakan standar yang semata administratif.
Stella juga menyoroti contoh-contoh ilmuwan diaspora Indonesia yang menunjukkan dedikasi tinggi kepada tanah air. Ia menekankan bahwa kontribusi terhadap bangsa bisa dilakukan dalam banyak bentuk, baik melalui pengembangan ilmu, jaringan internasional, ataupun berkontribusi langsung kepada masyarakat lokal.
Ia mencontohkan cara keluarga dalam menguatkan identitas kebangsaan melalui penggunaan bahasa Indonesia di rumah, serta bagaimana hal sederhana seperti itu bisa membantu menumbuhkan rasa cinta terhadap negara di lingkungan keluarga.
Kontroversi ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang mengingatkan bahwa beasiswa negara seharusnya mencerminkan komitmen terhadap Indonesia penuh — bukan sekadar fasilitas. Sebagian publik melihat bahwa unggahan DS dan sikap yang ditunjukkannya tidak sesuai dengan semangat pengabdian yang diharapkan dari penerima beasiswa negara.
Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa setiap individu berhak memilih hal yang menurutnya terbaik bagi keluarga, termasuk soal kewarganegaraan, sepanjang pilihan tersebut tidak melanggar hukum.
Stella menyampaikan bahwa program beasiswa seperti LPDP bukan hanya soal biaya pendidikan yang diberikan. Lebih jauh, ia dijadikan investasi masa depan yang diharapkan memberi dampak positif terhadap pembangunan nasional dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
