KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam Operasi Senyap: Belasan Pihak Diamankan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq | Foto: Instagram/prokompimpekalongan

VAZnews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, yang kali ini melibatkan penangkapan seorang kepala daerah. Operasi itu berlangsung pada Selasa (3/3/2026) dan menjadi sorotan publik karena salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

KPK melalui juru bicaranya Budi Prasetyo membenarkan bahwa tim penyidik melakukan OTT di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang mengakibatkan Bupati Fadia Arafiq ditangkap bersama sejumlah pihak lainnya.

"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya bupati," ujarnya, mengutip laman cnnindonesi.com.

Dalam operasi itu, KPK juga mengamankan beberapa orang lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki. Namun hingga saat ini, KPK belum merilis secara rinci konstruksi perkara atau dugaan pasal yang dikenakan terhadap para pihak yang ditangkap.

Setelah penangkapan, Bupati Pekalongan bersama pihak lainnya langsung dibawa ke Markas Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Ini merupakan langkah standar KPK sebelum menentukan status hukum mereka.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menetapkan apakah pihak-pihak yang diamankan itu akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan jika tidak ditemukan cukup bukti. Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan resmi mengenai status hukum mereka.

Siapa yang Terlibat?

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq merupakan figur utama yang disebut dalam OTT kali ini. Nama tersebut dikonfirmasi dalam beberapa laporan media nasional yang merujuk pada keterangan resmi dari KPK.

Selain itu, juru bicara KPK menyampaikan bahwa tidak hanya bupati yang diamankan dalam operasi tersebut, tetapi juga sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam kasus yang sedang ditangani. Nama dan identitas pihak lainnya belum diungkap secara publik hingga saat ini.

Operasi tangkap tangan KPK merupakan salah satu alat utama pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh lembaga itu. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah sering melakukan OTT terhadap pejabat publik dan pihak swasta di berbagai daerah, termasuk kepala daerah, pejabat pemerintahan, dan pelaku usaha yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Sebagai contoh dalam beberapa bulan terakhir, KPK juga telah melakukan penindakan terhadap beberapa kepala daerah lainnya di Jateng maupun wilayah lain pada tahun berjalan, menunjukkan intensifikasi penanganan korupsi di tingkat daerah.

Proses Hukum Selanjutnya

Setelah dibawa ke Jakarta, Bupati Pekalongan dan para pihak yang diamankan akan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK. Penyidik akan menggali bukti dan keterangan untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang cukup untuk menetapkan tersangka.

Jika dinyatakan sebagai tersangka, kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan dan kemungkinan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi jika ditemukan bukti kuat. Sebaliknya, jika bukti dirasa belum cukup, pihak yang diamankan dapat dibebaskan sesuai prosedur hukum yang berlaku.